Ambon - Kinerja Polda Maluku dalam mengungkap provokator dibalik kerusuhan massa yang terjadi 11 September 2011 lalu maupun aksi teror bom yang terjadi di Kota Ambon disesalkan oleh anggota DPD RI asal Maluku, Jhon Pieris.“Selama ini, baik kerusuhan tahun 1999 maupun 11 September 2011 lalu, para pelaku provokator dibalik itu semua belum juga diungkap dan diberikan sanksi hukum. Ini yang kita sesalkan, sebab semacam ada pembiaran,” kata Pieris kepada wartawan usai memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di ruang Aula Lantai III Gedung Kategral Ambon, Jumat (4/11).
Menurut Pieris, konflik Ambon ada kesengajaan untuk membiarkan para provokator tersebut berkeliaran. Pembiaran ini menyebabkan Ambon terus bergejolak dan dijadikan target utama untuk bukan lagi Ambon manise, tetapi Ambon menjadi kota yang penuh konflik.
“Saya tidak setuju dengan itu dan sebagai anggota DPD RI saya menolak cara-cara berpikir orang-orang tertentu. Sebab konflik itu mendatangkan keuntungan bagi orang-orang tertentu terutama aktor intelektual yang ada di belakang itu yang kemudian menciptakan kerugian yang besar bagi rakyat dan masyarakat,” ujarnya.
Pieris pun menyesalkan janji-janji manis yang selama ini dipaparkan oleh pihak Polda Maluku untuk mengungkap para pelaku provokator tersebut yang hingga kini tak kunjung dibuktikan.
“Kesepakatan-kesepakatan dan komitmen itu belum dilaksanakan. Bahkan Malino II itu belum, padahal salah satu butirnya menekankan bahwa diusut tuntas atau dibentuklah satu tim independen untuk mengusut tuntas siapa aktor dibalik semua itu, tetapi toh semua itu tidak dilakukan. Itu berarti ada kesengajaan membiarkan agar kerusuhan ini tetap berlanjut di provinsi Maluku, khususnya di Ambon. Jadi terkait itu saya kecewa sebenarnya dengan pemerintah, pusat, pemerintah daerah dan juga aparat keamanan,” tandasnya.
Ia menuding kerusuhan massa 11 September 2011 lalu terjadi karena sistem intelejen yang berjalan tidak maksimal.
“Kerusuhan kemarin 2011 itu karena intelejen bekerja tidak maksimal. Padahal intelejen itu harus bekerja 24 jam, dimana pergantian itu dilakukan rutin, turun bergaul dengan masyarakat, turun bergaul dengan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga deteksi dini itu bisa dilakukan sehingga dapat diketahui siapa sebenarnya dalangnya, bila perlu dicegah sebelum terjadi lebih besar,” katanya.
Lebih dari itu, Pieris pun mengungkapkan bahwa jika proses pembiaran itu terus berlanjut dan pihak kepolisian tidak mampu untuk mengungkap para pelakunya, tentunya saja para pelaku provokator tersebut akan terus berulah untuk mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat di Maluku, terutama di Kota Ambon.
“Tentu saja, kalau tidak ditangkap pelakunya tentu akan terjadi lagi, sebab ini terkesan ada pembiaran. Padahal, provokator ini harus diungkap dan diberikan sanksi sebab telah merusak tatanan kehidupan masyarakat dan membuat rakyat menderita. Ya provokator yang kemarin itu kan telah membuat ulah yang tak bisa ditolelir, sebab persoalan kemarin seharusnya hanyalah persoalan yang kecil dan tak akan menjadi besar jika bukan karena peran provokator tersebut,” paparnya.
Kendati begitu, Pieris pun menghimbau agar masyarakat jangan terprovokasi, jangan terpancing dengan isu-isu itu, tetapi harus bersatu untuk membangun Ambon yang lebih baik. (S-35)